Hak Tanah Adat dan HM

 Hak Ulayat/beschikings recht

ž  Pengertian hak ulayat sebelum UUPA  adalah hak desa menurut hukum adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan orang lain dengan membayar kerugianpada desa .

ž  Hak ulayat hanya ada di Indonesia

ž  Suatu hak yang tidak dapatdi pecah-pecah 

Mempunyai dasar keagamaan

ž  Hak ulayat hanya bisa dimiliki oleh persekutuan hukum dan tidak dapat dimiliki perseorangan.

ž  Persekutuan yang membatasi hak-hak perseorangan akan dibatasi untuk kepentingan persekutuan itu .

ž  Anggota persekutuan mempunyai hak untuk memburu binatang, mengumpulkan hasil dari tanah itu

ž  Tidak dimungkinkan menjual pada orang diluar persekutuan 

Hak milik dan hak komunal

ž  Merupakan hak benda tanah

ž  Hak yang memberikan kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh hasil sepenuhnya  dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah sesuai hukum adat

ž  Hak milik dapat dimiliki perseorangan, persekutuan hukum dan familie

ž  Sehingga dapat dibedakan hak milik dan hak milik komunal

ž  Hak milik jika dimiliki individu maka menjadi hak milik perseorangan yang sifatnya turun temurun

ž  Hak milik yang dimiliki persekutuan dinamakan hak milik komunal

ž  Hak milik komunal dengan bagian yang tetap

ž  Hak komunal dengan bagian yang terus berganti sejalan dengan waktu 

Tanah gogolan, usaha dan bengkok

ž   

Hak yang hanya memberikan ijin untuk mengelola tanah tersebut sedangkan hak miliknya ada pada persekutuanž  Sehingga hak komunal bisa merupakan hak milik para gogol bersama-samaž  Bisa berupa hak milik desa sebagai badan hukum

ž  Dalam mana hak komunal ketika pengelola tanahnya semakin kuat maka persekutuan akan semakin lemah begitu pula sebaliknya 

Hak-hak tanah pokok UUPA

ž  Hak Milik

ž  Hak Guna Usaha

ž  Hak Guna Bangunan

ž  Hak Pakai 

Hak Milik

ž  Ps 20 (1) UUPA  hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

Dengan demikian maka hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diantara hak-hak yang lain sehingga pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali dari tangan siapapun benda itu berada

ž  Asas hak milik tiap hak milik danggap bebas dari segala beban pembuktian sedangkan orang yang mengaku mempunyai suatu hak atas tanah terebut harus memberikan pembuktian

ž  Sesuai dengan Ps 33 (3) UUD 45

 

Menurut hukum adat

ž  Dapat terjadi karena pembukaan lahan

ž  Konversi hak tanah adat

ž  Diatur melalui peraturan pemerintah no 24 tahun 1997

ž  Perlu dibatasi gua menjaga kepentingan umum dan alam 

Karena penetapan pemerintah

ž  Berlaku untuk tanah yang diberikan hak milik yang berasal dari tanah negara.

ž  Berasal dari HGU, HGB HP

ž  Yang berwenang adalah menteri agraria, mentri dalam negeri atau diwakilkan pada gubernur

ž  Melalui gubernur dilaksanakan kakan BPN Propinsi 

Melalui gubernur

ž  Jika hak diberikan kepada para transmigran  dan keluarganya

ž  Jika diberikan dalam rangka landreform

ž  Jika diberikan kepada bekas tanah gogolan tidak tetap

ž  Tidak melebihi 5000m2 

Prosedur

ž  Ada permohonan dilengkapi keterangan pemohon, data tanah, peruntukan tanah dan tanah yang telah dimiliki pemohon

ž  Diberikan tanda batas

ž  Membayar uang pemasukan negara ke kantor bendahara negara

ž  Wajib didaftarkan di kantor BPN 

Sebagai perubahan hak

ž  Bisa berasal dari hak tanah barat atau hak tanah adat

ž  Harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu

ž  Dilakukan permohonan hak milik 

Ciri-ciri

ž  Merupakan hak atas tanah yang kuat

ž  Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih

ž  Dapat menjadi hak induk

ž  Dapat dijadikan jaminan hutang

ž  Dapat dialihkan

ž  Dapat dilepaskan

ž  Dapat diwaqafkan

ž  Dapat dituntut dari siapapun 

Yang dapat memiliki

ž  WNI

ž  Badan hukum tertentu

ž  Badan sosial keagamaan

ž  Bank pemerintah 

Hapusnya

ž  Jatuh pada negara

•          Pencabutan hak

•          Penyerahan

•          Diterlantarkan

•           Ps 21 (3) dan 26 (2)

ž  Tanahnya musnah